Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik

SEBAGAI negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia mengakui bahwasanya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi bagi tegaknya pilar-pilar demokrasi. Tanpa kebebasan ini, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasannya baik terhadap kinerja pemerintah maupun kepada pihak-pihak yang menjalankan tugas yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sendiri.

Proses menyampaikan pendapat, bila tidak dilakukan dengan baik dan benar justru akan menjadi bumerang bagi pihak yang menyampaikan pendapat itu, seperti tanpa informasi yang jelas, kurangnya data atau hanya mengandalkan opini publik tanpa mengecek langsung kebenarannya. Terlebih bila pendapat itu disampaikan di hadapan umum dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Pada tahap ini dikenal apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, yakni suatu pendapat disampaikan tidak sesuai dengan fakta dan merugikan pihak tertentu.

Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah lain yang dipakai yakni penghinaan. Beberapa hari terakhir di Aceh, pencemaran nama baik menjadi topik hangat pembicaraan. Topik ini juga menjadi headline sejumlah media lokal (Serambi, 21/10/2016). Istilah ini bermula dari surat terbuka bernada kritik seorang mahasiswi satu universitas negeri di Lhokseumawe terhadap buruknya pelayanan birokrasi kampusnya dan telah merugikannya.

Tulisan yang tersebar lewat satu media sosial dan menjadi viral itu, selanjutnya direspons pihak yang dikenai kritik (dosen) dengan melaporkan sang mahasiswi ke polisi. Ia dinilai telah menyebarkan informasi tidak benar dan merugikan pihak pelapor. Dalam kasus ini, sang dosen menganggap ia telah menjadi korban dan mahasiswi tersebut dianggap telah melakukan mencemarkan nama baiknya.

Ketentuan hukum
Di dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP. Pada dasarnya, KUHP tidak mencantumkan redaksi kata-kata “pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut, melainkan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang oleh R Soesilo diartikan sama dengan penghinaan (Soesilo: 225).

Dalam pasal itu disebutkan, apabila tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. R Soesilo menerangkan bahwa ketentuan ini bermakna penyerangan dilakukan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hal ini yang diserang adalah kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Dalam Pasal 27 UU ITE disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan pencemaran nama baik merupakan jenis delik aduan. Maksudnya, delik (perbuatan pidana) yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Utrecht dalam bukunya hukum Pidana II menjelaskan bahwa dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Berbeda dengan delik biasa, di mana suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Bagi UU ITE sendiri, pada awalnya timbul pertanyaan apakah ia merupakan delik aduan atau delik biasa? Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 maka Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa pasal tersebut termasuk ke dalam delik aduan. Sehingga dengan ketentuan ini orang yang namanya tercemar atau merasa terhinalah yang melaporkan tindak pidana tersebut. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Kecuali untuk kejahatan perzinaan, pengaduan dapat dicabut selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.

Birokrasi kampus
Dalam kasus yang terjadi antara mahasiswi dengan dosen di Lhokseumawe beberapa waktu terakhir itu, sebagian pihak menyayangkan sikap sang dosen yang mempolisikan mahasiswinya itu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Alasannya, karena tindakan yang dilakukan sang mahasiswi justru dinilai benar. Birokrasi kampus –apalagi lembaga yang melayani kepentingan publik– seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang mengurus semua keperluannya.

Di sisi lain, sang dosen merasa bahwa ia tidak melakukan apa yang disangkakan mahasiswinya itu. Ia merasa telah dirugikan baik lewat postingan di media sosial maupun dengan viralnya pemberitaan di media-media yang berefek pada sisi psikologisnya. Sebab itu, penyelesaian perkara secara hukum pun ditempuhnya.

Di kampus, hubungan interaksi antara mahasiswa dan dosen tentu sangat dinamis. Terkadang jika terjadi persinggungan-persinggungan, keadaan itu berlangsung dalam kondisi yang sama-sama bisa dimaklumi, yakni dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dosen dan mahasiswa sama-sama memiliki kepentingan.

Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang berilmu, pergumulan-pergumulan yang terjadi antara murid dan guru itu tidak perlu dibesar-besarkan. Jikapun telah terlanjur terjadi, hendaknya perkara tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan di internal kampus. Sebab, universitas juga punya aturan akademik tersendiri dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di internalnya.

Dalam hal ini kehadiran hukum pidana tentu tidak menjadi penting. Karena pada dasarnya, sifat hukum pidana adalah pilihan/upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penegakan hukum terutama dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Hal ini juga bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain, baik secara kekeluargaan, negosiasi, dan sebagainya, hendaklah jalur tersebut terlebih dulu dilalui.

* Zahlul Pasha, mahasiswa program magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan pegiat pada Forum Lingkar Pena Banda Aceh. Email: pashaelkarim@gmail.com

Sumber : Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik 

FLP Aceh

Author: FLP Aceh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here