Dana Pendidikan Vs Wali Nanggroe

pendidikan

 

Sejatinya, berbicara membangun integritas suatu harkat dan martabat rakyat Aceh, hal yang perlu dilakukan adalah mengembalikan kembali suatu nilai moral, baik dalam membangun sektor ekonomi maupun pendidikan yang wajib serta harus dinikmati oleh semua masyarakat Aceh saat ini. Kalaupun simbol-simbol seperti wali nanggroe atau lainnya sudah ada, sedangkan masyarakat masih bodoh serta ekonomi masih rendah, itu nilainya sama dengan nol besar. Tetapi walaupun tanpa simbol, ekonomi masyarakat sudah bangkit, pendidikan anak bangsa mulai maju sehingga masyarakatnya bisa menikmatinya dengan baik serta perubahan moral dan akhlak masyarakat sudah bagus, inilah yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh pada hari ini.

Namun, sungguh sangat memprihatinkan ketika dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang hanya mementingkan simbol-simbol semata tanpa memiliki nilai di dalamnya seperti anggaran dana untuk pendidikan misalnya, hal ini sangatlah disayangkan. Sebab, selain pemerintah yang seharusnya mengutamakan serta mementingkan kucuran dana untuk bidang perekonomian, mereka juga harus fokus terhadap gelontoran dana di bidang pendidikan. Dimana untuk saat ini, APBA belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di Aceh untuk bersaing demi menduduki peringkat atas nasional.

 

Dana Pendidikan

Efektifnya anggaran pendidikan Aceh melalui beasiswa merupakan langkah awal untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Aceh. Dengan pengembangan lembaga pendidikan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, wajib dan harus fokus dalam meningkatkan pembangunan lembaga, terutama pendidikan formal untuk dapat dinikmati oleh masyarakat pada generasi selanjutnya. Dimana satu-satunya tumpuan yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah perbaikan di bidang pendidikan adalah dunia akademisi atau pendidikan. Karena disinilah pola pikir, mental, kepandaian, pengetahuan, intelejensi dan karakter anak Aceh untuk diasah dan dibangun.

Kita sungguh sangat prihatin kenapa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan Aceh sangat rendah, sebetulnya inilah yang menjadi bahan dan “PR” besar bagi pemerintah Aceh saat ini. Perlu diketahui bahwa tidak semua mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi yang ada di Aceh, baik di universitas negeri maupun swasta memiliki ekonomi yang berstrata ke atas. Sehingga yang dapat menikmati pendidikan Aceh yang maju dan profesional adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah ke atas ketimbang mahasiswa yang ekonomi ke bawah yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sambil kuliah demi membayar uang Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) daripada belajar.

Kemudian pada umumnya, mahasiswa Aceh hanya memprioritaskan kuliah di bidang ilmu-ilmu sosial, agama dan politik namun jarang yang berkuliah di bidang pengetahuan alam (sains) sebagai prioritas utama dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dimana Aceh memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan nyaris dikelola begitu maksimal tetapi karena kurangnya memiliki tenaga ahli dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola hasil alam sehingga SDA yang ada di Aceh sering “diproyekkan” pihak asing guna menjadikan Aceh sebagai tempat penanam modal mereka.

Di sisi lain, dewasa ini masyarakat Aceh masih sangat kurang menikmati pendidikan formal dimana seharusnya semua masyarakat dapat menikmati khususnya masyarakat ekonominya rendah, masih belum mengecap pendidikan formal baik tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Pendidikan formal hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertaraf ekonomi menengah ke atas, sebab yang taraf ekonominya rendah sibuk mencari sesuap nasi di pagi hari. Demikian juga halnya dengan pendidikan informal dan nonformal dalam masyarakat belum mampu meningkatkan harkat dan martabat rakyat Aceh saat ini.

Inilah kendala besar yang seharusnya dapat dipecahkan oleh pemerintah Aceh dalam membangun kualitas pendidikan Aceh saat ini. Sebaiknya pemerintah Aceh ke depan lebih fokus memikirkan anggaran dana sebanyak 50 M itu untuk menyekolahkan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak Aceh yang punya potensi dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

 

Dana Pengalihan

Sangat menarik tulisan dari Yelli Sustarina di Serambi (05/10/2013) mengenai Pesta pengukuhan Wali Nanggroe vs Jeritan Rakyat dimana keberanian Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (FPA), Adnan Beuransyah yang mengusulkan anggaran pengukuhan wali nanggroe sebesar Rp 50 miliar yang mengetarkan nurani semua pihak. Sebenarnya, kita tidak perlu tercengang dengan hal tersebut, sebab perlu kita ketahui bahwa mereka yang duduk di kantor DPRA itu bukanlah orang-orang yang tidak memiliki intelektual dan faham/fasih dalam membaca anggaran. Namun, jika kita jeli melihat dengan mata hati, ini adalah suatu kepentingan dan unsur politik di dalamnya, sehingga dana pengalihan isu tersebut mereka anggarkan untuk memuluskan program pengukuhan wali nanggroe ke depannya.

Mereka tahu betul kalau hal itu dilakukan dengan meminta persetujuan atau pengesahan dari semua fraksi-fraksi DPRA, sudah pasti mereka (fraksi-fraksi DPRA) akan menolak dengan anggaran sebanyak itu. Di sisi lain mereka juga tahu bahwa ini akan ada unsur-unsur kekecewaan dan penolakan dari masyarakat melalui kaum intelektual dan ormas-ormas yang ada di Aceh.

Sebenarnya untuk apa hal itu dilakukan? Yang pertama Selama ada isu tentang pengukuhan wali nanggroe, ada beberapa pihak yang menolak dengan pengukuhan tersebut bahkan mereka mengancam ingin memisahkan diri dari Aceh seperti ALA dan ABAS. Namun, untuk mengalihkan isu supaya tidak ada lagi isu penolakan, mereka mengalih isu-isu yang lain. Ketika mereka (segelintir anggota DPRA) yang menganggarkan dana dimana harga pengukuhannya di luar jangkauan dan tidak masuk akal sebanyak 50 M dengan berbagai macam alasan apakah nantinya akan mengadakan “kenduri belangoe” sampai 7 hari 7 malam sekaligus mengundang tokoh-tokoh nasional maupun figure-figure internasional, hal ini pasti ada unsur penolakan dari semua pihak dan kalangan masyarakat Aceh.

Kemudian dengan adanya isu anggaran tersebut, supaya mereka dapat mengalihkan perhatian masyarakat dimana mereka bukan lagi berbicara pada tataran untuk menolak adanya kelembagaan pengukuhan wali nanggroe namun mereka juga menolak usulan dana sebanyak 50 M untuk pengukuhan wali nanggroe. Disisi yang lain, mereka ingin mengangkat harkat dan martabat seorang wali nanggroe dimana nantinya ada pihak yang mengusulkan dana senilai 50 M tersebut.

Namun di sisi lain, pihak tertentu mengatakan bahwa tidak perlu hal itu dilakukan dengan anggaran sebanyak 50 M, kita cukup anggarkan pengukuhan tersebut dengan minimal 2,5 M saja yang sudah dianggarkan APBA, sehingga tidak perlu bermewah-mewah seperti itu. Padahal ini bertujuan untuk meredam/mengalihkan isu pengukuhan wali nanggroe. Dengan demikian, dengan anggaran sebanyak itu, pemerintah Aceh melalui DPRA nantinya mampu mewujudkan pengukuhan wali nanggroe hingga menimbulkam kekecewaan bagi masyarakat.

 

Marwah Nanggroe

Terkait masalah pendidikan dan wali nanggroe yakni 2 lembaga yang terpisah dimana lembaga pendidikan merupakan suatu tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa sedangkan wali nanggroe berfungsi sebagai pemangku adat untuk pemersatu Aceh dimana peranannya sangat urgen untuk masyarakat Aceh. Namun dibalik itu, yang sangat mengecewakan adalah kalau anggaran dana APBA sebanyak 50 M itu untuk dihambur-hamburkan dan difokuskan demi kepentingan simbol-simbol tapi dikesampingkan kepentingan untuk membangkitkan pendidikan serta ekonomi masyarakat, maka ini adalah masalah besar bagi pemerintah dan masyarakat Aceh.

Jika memang wali nanggroe itu harus ada, seharusnya pemerintah tidak hanya memfokuskan pada simbol-simbol semata, tapi harus lebih memikirkan terhadap kesejahteraan rakyat terutama pada sektor pendidikan. Namun, kalau memang lembaga ini hanya bertujuan untuk menghabiskan dana dan bukan kesejahteraan rakyat, hal ini sungguh tidak penting untuk dipaksakan, malah akan melahirkan kehancuran dan perpecahan. Akan tetapi jika kita jeli dalam melihat anggaran APBA yang cukup banyak untuk difokuskan dalam meningkatkan sektor pendidikan Acehterutama dalam hal beasiswa, setidaknya 2 atau 3 tahun ke depan pemerintah Aceh akan menuai hasil seperti yang diharapkan.

Sebagai cacatan akhir dalam mewujukan kesejahteraan masyarakat Aceh serta mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh, seyogyanya sangat tergantung kepada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan etika moral yang ada pada diri masyrakat Aceh itu sendiri. Selama pendidikan, ekonomi dan moralnya masih rendah, maka rakyatpun belum bisa mendapatkan kesejahteraan seperti yang kita harapkan bersama.

 

Oleh : Riri Isthafa Najmi

Penulis Adalah Anggota Forum Lingkar Pena Aceh; Kabid Advokasi BEM FKIP Unsyiah; Anggota SAPAT (Sarekat Pemuda Atjeh).

FLP Aceh

Author: FLP Aceh

1 KOMENTAR

  1. biaya siswa, tunjangan spp untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Aceh, pengukuhan Wali nanggro dll, tidak begitu diminati oleh rakyat kelas bawahan dan harus di garis bawahi”tidak perlu’. Dana APBA Gunakan sehemat mungkin 1 ml untuk pengukuhan Kanun dan Walinanggro, selebihnya simpan saja di baitulmal yg dikelola oleh badan amal itu untuk dana pemantapan aqidah dan akhlak, atau badan itu boleh membentuk satu lembaga {penitia} yg harus dipertanggung jawabkan kepada Baitulmal setiap 6 bulan sikali, pihak penitia boleh menyalurkan dana untuk membayar gaji setiap imam meunasah yg di pilih dan dilantik oleh Persatuan Ulama {MUI] atau imum syik setempat.Bayaran 2jta/bulan bagi imam2 yg lulus seleksi, umpama aktif,Shalat berjamah 5 waktu dan bilal 1.5jta perbulan, peringkat permulaan memadai. Pada bulan syakban meminta kerjama pada setiap pengelola dayah untuk menerjunkankan ustaz2 yg berkemampuan kedalam masyarakat 1 org+2 Pendamping mereka bertugas di samping mendampingi imum syik juga mengajar fadhu i’n, Akhlak juga mengimarahkan meunasah dengan kegiatan keagamaan, misl; menggerakkan masa meuseuraya{meningindahkan meunasah}biaya dari penitia 1 jta,per bulan, 3 org ustaz tadi 6×3 org sampai hari raya fitrah, selepas setiap meunasah membuat halal bin halal 3 org ustaz kembali menimba ilmu ke dayah masing2 tugas di folow up oleh imum syik, tahun pertama aceh mula nampak wajah baru, tahun ke 2 tv dg kesadaran masyarakat di d toton waktu magrib sampai habis shalat insya, tahun ke 3 Aceh mendekati baldatun thaibatul warabbul grafur. Itulah budaya masyarakat aceh yng beriringan syarak yg mendapatkan do’a syuhada dan yg penting memenuhi panggilan Allah ; hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru ke makruf mencegah yg mungkar; Rasulpun memerintahkan kita ; sampaikan olehmu dari aku walau se ayat ;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here