Hukum Yang Labil

hukum

Oleh : Riri Isthafa Najmi

Sungguh kesal bahkan kecewa ketika mendengar sebuah peraturan yang dilanggar oleh si pembuat peraturan itu sendiri. Ya, inilah sebuah dilema yang dialami oleh sebuah negeri dimana hukum sering dipermainkan layaknya sebuah mainan oleh si pemegang hukum itu sendiri.

Berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta, Indonesia bahkan Aceh, begitu jelas menggambarkan bagaimana hukum belum bisa berlaku adil bagi semua pihak. Hukum terkesan keras dan tegas untuk orang miskin yang tak memiliki kekuasaan. Namun, saat berhadapan dengan mereka yang kaya dan memiliki uang serta kekuasaan, pedang hukum langsung menjadi tumpul, loyo bahkan lumpuh.

Negara kita memang seakan kehilangan arah dan karakter sebagai sebuah bangsa ketika hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja. Penegakan hukum yang tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada kaum elit maupun bangsawan yang menggambarkan arogansi kekuasaan dan hukum yang telah kehilangan moralitasnya.Agar rasa keadilan dalam masyarakat tidak mati, lembaga dan aparat penegak hukum harus dan perlu direformasi atau direvisi setiap periodenya.

Masyarakat perlu membuat dan meneruskan gerakan moral untuk menolak praktik ketidakadilan. Banyak kasus peradilan di negeri ini yang terkesan mudah dibeli dengan uang atau bisa dibilang
gampang dipermainkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Orang yang tadinya dianggap berjasa malah kemudian menjadi tersangka, begitu pula sebaliknya yang tadinya jadi tersangka kemudian berubah menjadi berjasa.

Hukum Bukanlah Sandiwara

“Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana, tinggal biji tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya” (Iwan Fals, 2004). Inilah sebuah gambaran kecil dari penegakan hukum masa depan yang telah ditulis dalam sebuah lagu oleh seorang penyair serta penyanyi kondang nasional, Iwan Fals sejak 9 tahun lalu.

Hikmah dari tulisannya menggambarkan betapa lugunya rakyat kecil ketika berhadapan dengan sebuah peraturan, kebijakan maupun perundang-undangan bernama hukum. Mau tak mau, rakyat harus mengikuti sistem yang ada. Suka tidak suka rakyatlah yang selalu menjadi korban ataupun menanggung sebuah konsekuensi dari kebijakan hukum tersebut.

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri, ketika hukum sekarang tak ubahnya dengan hukum masa orde baru ataupun hukum “sistem militer”, ketika sebuah peraturan yang dibuat oleh atasan wajib diikuti oleh bawahan seperti, pasal 1: pemimpin tak pernah salah, pasal 2: Ketika pemimpin salah, kembali ke pasal 1. Berarti pemimpin tak pernah salah.

Hukum yang semestinya melindungi dan menegakkan keadilan justru terasa tak adil. Semua itu mencerminkan arogansi elit yang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur proses hukum. Tanpa memihak keadilan dan rakyat, hukum hanya prosedur yang kehilangan moralitas.

Hukum hanya menjadi sebuah permainan tanpa dilandaskan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Jika kondisi ini berlanjut, rakyat terus menjadi korban. Tanpa kekuasaan dan modal, mereka mudah diincar oleh jeratan hukum. Akibatnya, masyarakat bakal semakin kehilangan terhadap kepercayaan hukum dan pemerintah. Sehingga terciptalah masyarakat yang apatis yang tidak memiliki kepribadian sosial dalam melihat perkembangan dunia sekitar.

Dalam hal ini sangat disayangkan ketika masyarakat dan pemimpinnya seperti pinang dibelah dua. Walaupun memiliki daerah dan wilayah yang sama dalam hak saling memiliki namun tampuk kekuasaanlah yang menjadi pembeda diantara keduanya. Sehingga, pada suatu saat nanti, masyarakatpun bakal jenuh dan muak melihat kenyataan yang ada, kenapa harus ada sandiwara kalau para koruptor dan harus dibela.

Sebab itu, seharusnya supremasi hukum dan penegakan hukum bagi suatu negara merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar. Maka komitmen dari segenap elemen penegak hukum yang telah dipilih oleh rakyat, mutlak diperlukan untuk menjalankan supremasi hukum dan penegakan hukum yang lebih kondusif, tepat sasaran dan terpercaya untuk mengemban amanah hukum yang telah dibuat dan sesuai dengan praktek di lapangan. Agar kita tidak menjadi bangsa yang mengingkari dan bahkan menghianati pilihannya sendiri dalam menjalankan segala kebijakan peraturan dan perundang-undangan dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum yang telah ditetapkan.

FLP Aceh

Author: FLP Aceh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here